Perspektif Peran Pemuda Muslim Untuk Negeri

Stakeholder Perspektif

Berbagai jenis organisasi dalam masyarakat yang bisa muslim negarawan menjalin kemitraan multi-stakeholder sebagai kontribusi nyata untuk terbentuknya suatu sistem negara yang masyrakatnya bisa terjalin hubungan yang baik sebagai masyarakat yang berperadaban dalam kosep masyarakat madani.

Perspektif Ekonomi Bisnis

Dari perspektif ekonomi bisnis, dalam sektor ini suatu negara akan tertopang sendi-sendi penmenuhan dalam negeri agar tetap stabil dan kondosi di Indonesia sendiri masyarakatnya masih 50% lebih masih miskin. Kekurangan ekonomi ini juga banyak sebagai pemicu tindakan kriminal Untuk itu sangat pentingnya upaya kemitraan multi-stakeholder di bidang ekonomi; semacam dengan perusahaan atau para stakeholdernya. Melalui upaya tersebut akan terbukaknya banyak peluang untuk pembangunan ekonomi bisnis berkelanjutan yang diartikulasikan dalam percapainya pada segala lini ekonomi bisnis denga sistem syari’ah.

Reputasi ekonomi dan bisnis, memiliki pengaruh penting dalam konsep negara madani. Keduanya terdapat potensi untuk mengelola kesatabilan dalam negeri. Dengan kontribusi muslim negarawan untuk mengawal sistem ekonomi bisnis syari’ah sebagai upaya menjaga kondisi internal dan eksternal sosial yang stabil, dan kemampuan muslim negarwan untuk mewujudkan kemitraan multi-stakeholder dibidang ekonomi bisnis merupakan upaya untuk pertumbuhan ekonomi bisnis sistem syari’ah, meningalkan sistem konvesional.

Dengan semakin maju berkembangya sistem syariah, hal tersebut memberikan dampak positif disektor sosial secara menyeluruh, dan semua akan tergantung pada sepenuhnya pengotimalan kompetensi dasar model bisnis yang telah terbentuk, dan dengan kemitraan multi-stakeholder oleh muslim negarawa yang bermitra dengan lainnya organisasi akan melengkapi kepentingan laian untuk membentuk solusi lebih lengkap menuju masyarakat madani.

Dari ini, perspektif kemitraan multi pemangku kepentingan untuk pembangunan ekonomi bisnis syari’ah berkelanjutan, dengan demikian tidak menimbulkan banyak perbedaan prinsip-prinsip diawal kemitraan dari sistem  konvensional menuju sistem syari’ah.

Penelitian internasional baru-baru ini kontribusi ekonomi telah menunjukkan hal ini menjadi signifikan dan berkembang terutama di negara maju di mana substansial proporsi pelayanan sosial yang disampaikan melalui organisasi masyarakat sipil. Selain itu, kemitraan multi-stakeholder yang dilakukan oleh muslim negarwan juga perlunya menjalin kemitraan dengan; perusahaan-perusahaan, dan terutama pasar sumber atau yang beroperasi di lebih dari satu negara. Sebagai jalan merangkul perekonomian bisnis global untuk menciptakan globalisasi ekonomi bisnis syari’ah secara luas. serta kemitraan multi-stakeholder yang strategis juga dengan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil atau lebih umumya dengan pelaku lingkungan bisnis akan lebih bisa diterima secara komersial sebagai wujud pengoptimalan kontribusi muslim negarawan dalam multi-stakeholder partnership .

Perspektif Sektor Publik

Dalam konteks kekuatan ganda liberalisasi ekonomi dan proliferasi dari (atau permintaan) demokratis pemerintah sebagai pengambilan keputusan, baik pusat dan pemerintah kota merasa semakin jauh untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara stakeholder publik dan berbagai tugas kemasyarakatan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Maka peran muslim negarawan perlu menjalin hubungan kedengan pemangku kepentingan publik dalam konteks multi-stakeholder partnersip publik. Upaya awal untuk membentuk tatanan masyarakat yang madani.

Selain itu, kontribusi muslim negarawa bisa melalui penguasaaan informasi teknologi, organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu faktor yang semakin berpengaruh. Dengan semakin banyak kemitraan multi-stakeholder  media, ada harapan yang mengangkat dari masyarakat di berbagai daerah berkaitan dengan menuju pembangunan masyarakat madani yang berkelanjutan.

Dalam hal ini konteks, tidak mengherankan ada sejumlah departemen pemerintah yang menerapkan sistem social civity (madani) pada sistem pengurusanya untuk menciptakan tatanan kerja yang produktif dan badan-badan pemrintahan mencari peluang bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola tantangan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu perlunya konribusi muslim negarawan dalam setiap sendi pemerintahan untuk mengambil peluang menuju tatanan masyarakat yang madani.

Perspektif Masyarakat Sipil

'Masyarakat sipil' sebagai aktor yang dalam batas-batasnya jauh dari homogen atau kesegaraman masyarakat, yang terdiri dari  LSM, yayasan amal, kelompok gereja, perdagangan serikat pekerja, lembaga akademik dan khususnya berbagai pemangku kepentingan. Secara empiris skala dan pengaruh dari "sektor ketiga" ini telah meningkat dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut muslim negarawan harus sadar akan potensi besar untuk menuju masyarakat madani.

Kelompok masyarakat sipil dapat memainkan advokasi atau kampanye peran grassroot, atau mereka dapat menjadi bagian dari solusi, yang mendiskripsikan pada pengetahuan lokal mereka, yang memacu pada kapasitas untuk inovasi dan kepercayaan dari masyarakat umum untuk berkontribusi dalam kemitraan menuju masyarakat madani yang berkelanjutan sebagai solusi bersama menuju negara yang berperadaban.

Pada sektor publik sering disadari lambat dan tidak responsif. Maka oleh karena itu muslim negarwan harus mampu mengambil celah yang mengangagah tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, yang akan menuju pada terbentuknya tatanansosial masyarakat madani.

Share :